SIDIMPUAN ONLINE - 30 tahun lebih kutipan dana Korpri bagi PNS di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak jelas peruntukan maupun pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, Pihak berwajib sudah seyogianya memeriksa keadaan ini demi terwujudnya pemerintahan yg bersih dan akuntabel.
Demikian menurut penjelasan Ir. H. Syaipul Jamil Hasibuan kepada SIDIMPUAN ONLINE baru - baru ini di Padangsidimpuan.
Menurut Jamil, sapaan akrab, Ir H Syaiful Jamil ini, Selama dirinya PNS hingga pensiun tahun 2013 lalu, tidak pernah tahu kemana kutipan dana Korpri tersebut dipergunakan. Apalagi pertanggung jawabannya? Bahkan selembar kertaspun tidak pernah ada semacam penghargaan diterima dirinya selaku anggota Korpri Pemkab Tapsel. Kata Jamil tegas.
Kutipan dana Korpri memang merupakan ketentuan resmi dari organisasi. Dan itu dilakukan secara bervariasi terhadap setiap orang PNS sesuai golongan atau kepangkatannya. Dan bila dikalikan untuk ribuan PNS sepuluh tahun saja sudah milyaran rupiah. Kata Jamil lagi sambil menambahkan bahwa kalaupun ada acara-acara Korpri seperti HUT KORPRI? Saya kira penggunaan dana tersebut hanya 0,00 sekian persen dari dana yg terkumpul. Kata Jamil lagi.
Sementara itu, Nasrul Siregar salah seorang aktifis LSM di Tabagsel ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa siapapun ketua KORPRI Tapsel tersebut harus dimintai pertanggung jawabannya atas keberadaan kutipan tersebut. Dan kalau memang ada dugaan KORUPSI atau Manipulasi Data Penggunaan, harus berhadapan dengan aparat hukum. Kata Nasrul serius. (***)
